Lompat ke isi utama
Berita
Bawaslu hadiri penyampaian keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/5/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/5/2025).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Forum Group Discussion (FGD) Persiapan Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2025 di Jakarta. Senin (19/5/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu membentuk Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Serentak.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan materi dalam Diskusi Publik Revisi Paket Rancangan Undang-Undang Pemilu di Kantor Partai Demokrat, Senin, (19/5/2025)
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, dalam redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan pencegahan seperti: peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, sistem peringatan dini atau
Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady sebagai pemimpin upacara saat membacakan sambutannya di Lapangan Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025)
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman kantor Bawaslu, Jakarta.
Suasana sidang pembacaan putusan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahkamah Konsitusi (MK) di Jakarta, Rabu (14/5/2025)
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri sidang pembacaan putusan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahkamah Konsitusi (MK).