Tekan Politik Uang, Pemilih Yang Hadir di TPS Diberi Sembako/Amplop

Surakarta, 27 September 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Bersama Stakeholder, Kahmi, serta Tokoh Masyarakat pada Sabtu (27/9) di Hotel Sahid Jaya, Jalan Gadjah Mada No. 82, Solo. Acara yang mengusung tema “Transparansi Publik Pengawasan dan Pemantauan Pemilu 2029” ini menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, akademisi, dan praktisi sosial. 

Dalam sambutannya, anggota Komisi II DPR RI, Drs. Mohamad Toha, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu. “Penguatan kelembagaan Bawaslu tidak hanya soal internal, tapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik. Dengan transparansi pengawasan, kita bisa memastikan Pemilu 2029 berjalan bersih, jujur, dan adil. Saya mendorong agar kolaborasi antara Bawaslu, stakeholder, akademisi, dan masyarakat terus ditingkatkan,” ujarnya. 

Kegiatan ini dibuka dengan laporan dari Kepala Biro Bawaslu RI, Yuda Setyawan, yang menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam pengawasan pemilu. “Kegiatan konsolidasi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar-lembaga. Bawaslu berkomitmen membangun transparansi dalam pengawasan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Harapannya, seluruh stakeholder mampu menjadi bagian penting dalam mengawal demokrasi,” jelas Yuda. 

Dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Nur Agung Probohudono, SE, M.Si, Ph.D., Ak., CA., Cfr.A, Guru Besar FEB UNS, menekankan pentingnya akses informasi publik sekaligus tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga keadilan pemilu. “Transparansi publik adalah fondasi utama tata kelola pemilu yang akuntabel. Masyarakat harus diberi akses informasi seluas-luasnya agar bisa mengawasi jalannya proses pemilu dengan objektif. Bawaslu juga memikul tanggung jawab besar untuk menjaga pemilu tetap adil, termasuk dengan memperluas publikasi terkait penanganan pelanggaran agar masyarakat mengetahui prosesnya secara terbuka,” tegas Prof. Agung. 

Sementara itu, Dr. Joko Suryono, M.Si., dosen Ilmu Sosial & Hukum Univet Bantara Sukoharjo, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam pemantauan pemilu. “Keterlibatan tokoh masyarakat dan komunitas lokal sangat penting dalam pemantauan pemilu. Partisipasi ini bukan hanya meningkatkan legitimasi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap hasil demokrasi,” jelasnya. 

Kegiatan ini turut dihadiri berbagai tamu undangan dari lintas elemen, antara lain Penyelenggara Pemilu se- Solo Raya, Forhati Solo Raya, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Majelis Daerah Kahmi se-Solo Raya, Badan Koordinasi HMI Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Ketua dan Pengurus Cabang HMI Kota Surakarta, tokoh masyarakat se-Solo Raya, Sekar Tanjung Institute atau perwakilannya, serta sejumlah undangan lainnya. Sesi diskusi interaktif dipandu oleh Rahadi, Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), berlangsung hangat dan partisipatif. Peserta yang terdiri atas stakeholder, Kahmi, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil saling berbagi pandangan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang transparan dan inklusif. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Surakarta berharap dapat memperluas jaringan kerja sama dengan stakeholder, akademisi, dan tokoh masyarakat, guna mengawal proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, serta partisipatif menuju Pemilu 2029.