Podcast “NgE-HIK” di KPU Solo, Bawaslu Surakarta Tegaskan Peran Strategis di Masa Non Tahapan

Bawaslu Solo News, Surakarta, 16 September 2025 — Suasana akrab terlihat dalam podcast “NgE-HIK” (Ngobrol Enak Hidangan Informasi Kepemiluan) yang digelar KPU Kota Surakarta pada Selasa, 16 September 2025. NgE-HIK KPU kali ini mengambil tema “Peran Bawaslu di Era Non Tahapan”, acara ini menghadirkan narasumber Agus Sulistyo, Anggota Bawaslu Surakarta sekaligus Koordinator Divisi P2H. suasana podcast semakin gayeng Bersama Aldian Komisioner KPU sebagai host acara tersebut.   

Menurut Aldian, Agus Sulistyo bukanlah wajah baru dalam dunia kepemiluan di Surakarta. Sebelum duduk sebagai komisioner Bawaslu, ia pernah memimpin KPU Surakarta selama sepuluh tahun, dari 2008 hingga 2018. Pengalaman panjang itu membuatnya memahami betul bagaimana dinamika pemilu, baik dari sisi penyelenggara maupun pengawasannya.

Agus mengatakan “tiga lembaga Penyelenggara Pemilu menurut UU 7/2027 ada tiga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiganya merupakan pilar yang saling menguatkan,” ujarnya. Menanggapi pertanyaan yang kerap muncul di masyarakat bagaimana peran Bawaslu disaat non tahapan, Agus menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga negara yang tupoksinya melekat seperti namanya. Oleh karena itu wajar apabila banyak yang mempertanyakan apa tugas KPU dan Bawaslu disaat tidak ada Pemilu. 

KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang diberikan amanah undang-undang untuk melaksanakan dan mengawasi pemilu. Sebagai lembaga negara, maka sudah sewajarnya mempunyai sifat konsisten dan keberberlanjutan (sustainable). Tata administrasi harus berlanjut, tata kelola SDM harus disiapkan, pendidikan politik, juga harus dipersiapkan secara sistematis, terencana. Menurut Agus, bahwa justru pada saat non tahapan seperti sekarang ini adalah momentum melakukan Pendidikan politik, karena dalam aras pikiran pemilih masih belum banyak menerima informasi yang cukup tentang demokrasi dan kepemiluan. “Pendidikan politik akan mempunyai cerita yang berbeda manakala dilakukan pada saat sudah masuk tahapan pemilu” pungkas Agus.  

Podcast semakin gayeng ketika Bawaslu harus menjelaskan bagaimana strategi pengawasan Berbagai strategi yang ditempuh agar pengawasan lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya lewat pengawasan langsung namun juga melakukan pengawasan siber dan pengawasan digital. Sedangka untuk mengambil empati publik, Bawaslu harus cerdas dalam memanfaatkan peluang misalnya mengembangkan cara kreatif seperti “Rujak Pengawasan” di Car Free Day atau kampanye “Nasi Goreng Pengawasan yang dikemas dengan kampanye Anti Hoaks dan anti ujaran kebencian”. “Kami ingin masyarakat sadar bahwa pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Meski demikian, Agus mengakui ada tantangan besar yang harus dihadapi, salah satunya praktik politik uang yang kini merambah ke transaksi digital, termasuk pulsa. Situasi ini, katanya, menuntut inovasi dalam strategi pengawasan an regulasi yang memadai Sedangkan bagaimana peran bawaslu saat KPU tengah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) seperti saat ini? Bawaslu mengambil peran melalui edukasi politik, posko pengaduan, hingga uji petik data pemilih. “Masyarakat bisa ikut serta memastikan datanya valid. Ini bagian penting untuk pemilu yang lebih baik,” jelasnya.

Menutup obrolan, Agus berpesan agar masyarakat Surakarta lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan terus berpartisipasi aktif menjaga demokrasi. “Mari bersama wujudkan pemilu yang berintegritas. Semua pihak punya peran, termasuk masyarakat,” pungkasnya.