Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Gandeng Komisi ll DPR RI dan Tokoh Masyarakat.

Surakarta, 8 Agustus 2025 — Bawaslu RI berkolaborasi dengan Komisi II DPR RI menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan pengawasan partisipatif bertempat di Hotel Solia Zigna, Laweyan, Surakarta. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V, Aria Bima, yang turut memberikan pandangan strategis tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono, membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Pengawasan bukan tanggung jawab tunggal Bawaslu. Masyarakat juga harus berperan, terutama dalam menjaga kerukunan dan memastikan jalannya pemilu sesuai aturan,” ujar Budi Wahyono di hadapan peserta kegiatan.

Kegiatan yang dipandu oleh moderator Dr. Raditya Mustika ini menghadirkan politisi senior, Arya Bima, sebagai narasumber. Dalam pengantarnya, Arya Bima menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang berada di “persimpangan jalan” dan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu 2024.

“Pemilu tidak boleh sekadar berjalan seadanya. Ia harus demokratis dan bersih, agar pemimpin yang terpilih benar-benar mampu menjamin kesejahteraan rakyat,” tegas Arya Bima.

Ia juga mengingatkan bahaya manipulasi, mobilisasi, dan transaksi politik yang dapat mencederai suara rakyat. Menurutnya, integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh proses yang jujur, adil, dan transparan.

“Integritas pemilu adalah kunci demokrasi yang sehat. Rakyat harus ikut mengawal agar pemilu tetap dari rakyat dan untuk rakyat,” kata Arya Bima.

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari berbagai unsur  masyarakat serta tokoh-tokoh aktifis ISKA (Ikatan Sarjana Katholik Surakarta) yang memiliki komitmen terhadap pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Aria Bima menekankan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi menjadi kewajiban bersama sebagai wujud kecintaan terhadap demokrasi.

Selain itu, ia menyoroti potensi konflik yang besar apabila pemilu tidak berjalan secara adil dan jujur, terlebih dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang memberi peran besar kepada presiden. Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kesadaran menolak praktik-praktik yang mencederai demokrasi, serta mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2029 dengan semangat pengawasan bersama.

Bawaslu berharap kolaborasi ini menjadi titik tolak untuk memperluas jaringan pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah. Suasana diskusi berjalan hangat, dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu mendatang.