Bawaslu Solo dan Mas Wali diskusikan Kolaborasi Program Non Tahapan Pemilu

Surakarta, Bawaslu Solo News (BSN) — Bawaslu Kota Surakarta melakukan audiensi dengan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, di Balai Kota Surakarta pada Senin, 8 April 2025. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan pemerintah kota dalam mengawal demokrasi, khususnya di luar masa tahapan pemilu.

Audiensi yang berlangsung hangat ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Surakarta Drs. Budi Wahyono beserta jajaran anggota, dan diterima oleh Wali Kota Surakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Surakarta menyampaikan posisi dan rencana tindak lanjut atas Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dari penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, serta gagasan penguatan program pendidikan politik yang kolaboratif.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Drs. Budi Wahyono, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Pemkot sangat penting untuk menjaga keberlanjutan edukasi politik kepada masyarakat, terutama dalam periode non-tahapan pemilu. "Kami melihat pentingnya membangun kesadaran politik masyarakat tidak hanya saat pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan. Pendidikan politik harus menjadi bagian dari budaya demokrasi yang hidup di tengah masyarakat," ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu siap bersinergi dengan berbagai elemen di lingkungan Pemkot dan masyarakat untuk menyusun dan menjalankan program pendidikan politik yang masif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pemanfaatan momentum non-tahapan sebagai ruang untuk mengedukasi pemilih pemula, komunitas, dan kelompok rentan terhadap isu-isu strategis seperti anti-hoaks, anti-politik uang, dan netralitas ASN. Dalam audiensi tersebut juga dipaparkan tentang posisi Silpa Pilkada dan pentingnya pemanfaatan anggaran secara bijak untuk mendukung program yang berdampak langsung pada penguatan demokrasi lokal.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program kolaboratif antara Pemkot dan Bawaslu. "Pemerintah Kota Surakarta selalu terbuka untuk berkolaborasi dalam hal-hal yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pendidikan politik adalah salah satu elemen penting dalam membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Saya mendukung penuh langkah Bawaslu dalam merancang kegiatan edukatif di luar tahapan pemilu," ujar Respati.

Mas Wali, sapaan akrab Wali Kota Surakarta, juga menekankan bahwa pendidikan politik harus menyasar generasi muda dengan pendekatan kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia berharap Bawaslu dapat menjadi motor penggerak dalam membangun kesadaran politik warga secara luas.

Dalam diskusi tersebut, turut dibahas pula perlunya peta jalan bersama (roadmap) program non-tahapan pemilu, agar implementasi kegiatan dapat berjalan sinergis, terukur, dan berkesinambungan. Bawaslu dan Pemkot bersepakat untuk membentuk tim kecil lintas sektor yang akan merancang modul, strategi komunikasi publik, dan indikator keberhasilan dari program pendidikan politik kolaboratif.

Lebih lanjut, audiensi ini menandai komitmen bersama untuk menjadikan Surakarta sebagai kota percontohan dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif dan pendidikan politik yang progresif. Baik Bawaslu maupun Pemkot menyadari bahwa demokrasi yang sehat dibangun dari partisipasi aktif warga, dan untuk itu dibutuhkan ruang belajar bersama yang inklusif dan terbuka.

Audiensi ini juga menjadi titik awal rencana tindak lanjut berupa kegiatan dialog kebangsaan, pelatihan pengawasan partisipatif, hingga pembuatan media edukasi digital yang akan menyasar pelajar, mahasiswa, hingga komunitas-komunitas lokal di Kota Surakarta.