Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan 2024 hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan pentingnya memahami amar putusannya sebagai pedoman utama dalam pengawasan.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja didampingi Anggota Bawaslu Puadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (10/3/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan masukan terkait ketersediaan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
saat memberikan arahan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Jumat (7/3/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan jajaran Bawaslu bukan pekerja tahapan pemilu, melainkan pekerja demokrasi. Untuk itu, dia meminta jajaran tetap bekerja menguatkan demokrasi, meski tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Kick Off Ngabuburit Pengawasan di Jakarta, Senin (3/3/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hari ketiga di Bulan suci Ramadan, Bawaslu meluncurkan Ngabuburit Pengawasan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan Ngabuburit Pengawasan adalah program spiritual khusus bulan Ramadan melalui kajian-kajian atau literasi tentang kepemiluan.
Suasana forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Persiapan Penyelenggaraan PSU Pilkada Tahun 2024 Hasil Putusan MK Bersama Komisi II DPR, Kementrian Dalam Negeri, KPU dan DKPP di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (27/02/2025)
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan  Bawaslu telah menyusun strategi pengawasan yang komprehensif untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.