Lompat ke isi utama
Berita
Inspektur Utama Bawaslu, Rini Wartini (kedua dari kiri) saat penyerahan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2025 oleh BPK RI, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Inspektur Utama Bawaslu Rini Wartini menegaskan, Bawaslu akan tindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan 2025. 
Bawaslu melantik 1835 CPNS secara daring dan luring pada Selasa (19/5/2026). Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda, Deputi Bidang Administrasi La Bayoni, Deputi Dukungan Teknis Yusti Erlina, dan Inspektur Utama Rini Wartini.
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, mengingatkan para PNS yang baru dilantik agar fokus pada tujuan hidup dan karier mereka selama mengabdi di Bawaslu.
Anggota Bawaslu, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty saat membuka Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).
humas
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan karakter-karakter kader pengawas yang wajib ada dan digunakan saat ikut mengawasi. 
Sekertaris Jenderal Ferdinand Eskol Tiar Sirait saat membuka Orientasi PPPK Tingkat Provinsi 2026 secara daring, Kamis (7/5/2026).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta jajaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) 2026 di Jakarta, Jumat (8/5/2026) malam.
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu berharap perbaikan tata kelola pemilu harus terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, kalangan advokat, akademisi, serta masyarakat sipil.