Lompat ke isi utama
Berita
Bawaslu hadiri sidang pembacaan putusan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/2/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua pimpinan Bawaslu Puadi dan Herwyn JH Malonda menghadiri sidang pembacaan putusan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/2/2025).
Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam giat Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024, Jumat (21/2/2025).
humas
Kabupaten Boyolali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Meski berada di masa non-tahapan pemilu atau pemilihan, Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Bawaslu tetap bekerja. Dia melanjutkan, Bawaslu bukan sekedar pekerja pemilu, lebih dari itu Bawaslu adalah pekerja demokrasi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjadi pembicara dalam Intermediate Training (LK-II) HMI di Yogyakarta, Selasa (18/2/2025)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.
humas
Sleman, Badan Pengawas  Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut musuh utama demokrasi pemilu yakni politik uang dan hoaks. Politik uang, kata dia, dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Media tentang Media Sosial Pasca-Politik 2024 untuk Mewujudkan Ruang Digital yang Demokratis, di Jakarta, Kamis (13/2/2024)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai adanya penelitian dari forum atau masyarakat sipil pasca-pemilihan serentak menjadi salah satu bukti nyata kepedulian masyarakat terdahap demokrasi bangsa ini.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menerima kunjungan audiensi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Kantor Bawaslu, Selasa (11/2/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Hal itu guna memperkuat demokrasi yang jujur dan adil.