Kolaborasi Bawaslu – FISIP Unisri Siapkan Program Bawaslu Mengajar untuk Perkuat Demokrasi Substansial

SURAKARTA — Menyusul koordinasi intensif dengan Unisri, Bawaslu Kota Surakarta melanjutkan agenda strategisnya dengan menggelar pertemuan sesi kedua bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta pada Selasa (7/4/2026). Pertemuan ini bertujuan mematangkan konsep Kick-Off program "Bawaslu Mengajar" yang direncanakan meluncur pada 20 Mei 2026 mendatang.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kota Surakarta diterima langsung oleh Wakil Dekan FISIP Unisri beserta tiga Sekretaris Program Studi (Prodi) di lingkungan fakultas tersebut. Diskusi ini merupakan langkah konkret untuk menerjemahkan Nota Kesepahaman (MoU) tingkat universitas ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis dan aplikatif.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Drs. Budi Wahyono, menjelaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Mei sebagai momentum peluncuran memiliki makna simbolis yang kuat. Menurutnya, semangat kebangkitan nasional harus menjadi fondasi bagi mahasiswa ilmu politik dalam mengawal demokrasi.

"Kami merancang Kick-Off 'Bawaslu Mengajar' bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik balik bagi mahasiswa FISIP untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Melalui PKS ini, praktisi Bawaslu akan hadir di kelas-kelas politik untuk membedah realitas pengawasan pemilu secara langsung," ujar Budi Wahyono.

Program "Bawaslu Mengajar" di FISIP Unisri akan menitikberatkan pada penguatan literasi politik kewargaan, analisis kebijakan pengawasan, serta peran mahasiswa sebagai agen penggerak dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal maupun nasional.

Pihak FISIP Unisri menyambut positif rencana tersebut. Para Sekretaris Prodi yang hadir menyatakan kesiapannya untuk mengintegrasikan jadwal praktisi Bawaslu ke dalam kalender akademik semester berjalan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem akademik yang dinamis, di mana teori ilmu politik diuji langsung dengan pengalaman empiris para pengawas pemilu.

Rencana Kick-Off pada Mei mendatang diproyeksikan menjadi percontohan kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi di Jawa Tengah dalam mengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pendidikan politik yang inklusif.