Persiapan Pleno PDPB Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kota Surakarta Sampaikan Hasil Pengawasan kepada KPU

Surakarta — Bawaslu Kota Surakarta menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Surakarta pada Rabu (1/7/2026) di Kantor KPU Kota Surakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran KPU Kota Surakarta, Anggota Bawaslu Kota Surakarta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Agus Sulistyo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PP), serta staf Divisi P2H Bawaslu Kota Surakarta.

Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menjelang Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, KPU Kota Surakarta memaparkan sejumlah data yang akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat pleno.

KPU menyampaikan draft data PDPB Triwulan II Tahun 2026 yang akan ditetapkan dalam pleno, termasuk data hasil pencocokan dan penelitian terbatas (coktas), jumlah pemilih yang memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS), serta data pemilih penyandang disabilitas yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Bawaslu Kota Surakarta turut menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan selama proses PDPB Triwulan II Tahun 2026. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan, akurat, dan mampu mengakomodasi perubahan data pemilih secara berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Kota Surakarta, Agus Sulistyo, mengapresiasi kerja-kerja pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kota Surakarta. Menurutnya, koordinasi dan komitmen seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data pemilih.

“Bawaslu Kota Surakarta mengapresiasi upaya yang telah dilakukan KPU dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Data pemilih yang akurat merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mendorong agar kegiatan sosialisasi terkait PDPB terus ditingkatkan kepada partai politik maupun masyarakat luas. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan data pemilih yang mutakhir dan valid.

“Kami berharap ke depan sosialisasi mengenai PDPB dapat lebih diintensifkan kepada partai politik dan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen, proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Melalui koordinasi yang terus terjalin antara KPU dan Bawaslu, diharapkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Surakarta dapat berjalan optimal sebagai bagian dari upaya menjaga hak pilih warga negara dan meningkatkan kualitas demokrasi.