Awasi Pemutakhiran Data Partai Politik, Bawaslu Kota Surakarta Pastikan Tahapan Berjalan Sesuai Prosedur

SURAKARTA – Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di KPU Kota Surakarta. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola kepemiluan yang akuntabel.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Surakarta mencermati proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta, termasuk kesesuaian dokumen administrasi yang disampaikan oleh partai politik dengan data yang tercantum dalam aplikasi SIPOL. Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi kesalahan administrasi yang dapat memengaruhi validitas data partai politik.

Anggota Bawaslu Kota Surakarta, Setyo Puji, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas data yang dikelola penyelenggara pemilu.

"Bawaslu Kota Surakarta memastikan proses verifikasi administrasi pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL dilaksanakan sesuai prosedur. Kesesuaian antara dokumen pendukung dan data yang diinput dalam aplikasi harus menjadi perhatian agar data partai politik tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Berdasarkan hasil pengawasan, proses verifikasi administrasi pemutakhiran data partai politik di KPU Kota Surakarta berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Selama pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Surakarta tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun potensi sengketa yang berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi tersebut.

Melalui pengawasan ini, Bawaslu Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan pemutakhiran data partai politik secara profesional dan berintegritas. Pengawasan yang optimal diharapkan mampu mendukung tersedianya data partai politik yang akurat, mutakhir, dan dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan berintegritas.