HMJH Uniba-Bawaslu Jalin Kerjasama Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Pemilih Muda

Bagikan:

   Bawaslu-Solo-News (BSN)   

Dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu kota Surakarta melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. MoU ini menyusul setelah melakukan kerjasama yang sama dengan beberapa komunitas diantaranya komunitas Ojek Online (Ojol), komunitas bersepeda (gowes) untuk menjadi mitra pengawasan partisipatif (mitra wastif).

 

MoU Bawaslu-HMJH Uniba berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kota Surakarta dilaksanakan Selasa,(17/11). Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono mengatakan, pihaknya menggaet organisasi intern mahasiswadan Ormawa lainnya. Salian itu, Bawaslu juga menjalin mitra strategis dengan organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan seperti GP Anshor, organisasi ekstern kampus (HMI, GMNI, IMM, GMKI, GMNI, PMKRI) serta organisasi lintas agama seperti Forum Perdamaian Lintas Agama (FPLAG). Ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MTA, Fatayat, Aisiyyah, juga menjadi bagian yang mengambil peran strategis dalam pengawasan partisipatif. Mereka semua pastinya akan sangat membantu agar pelaksanaan Pemilu dan pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan sukses.

Baca Juga:  Tingkatkan Layanan Kehumasan, Giliran Bawaslu Jateng Supervisi ke Solo

“Pastinya mereka (organisasi mahasiswa, red) ini masih sangat objektif dalam menilai hal ini. Serta diharapkan juga mampu berpartisipasi dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi pilkada,” katanya. Dengan kerja sama yang terjalin saat ini, pihaknya berharap potensi-potensi pelanggaran itu bisa berkurang. Karena mahasiswa pastinya memiliki wawasan yang bail untuk bisa ikut turut mencegah terjadinya pelanggaran. “Dengan adanya MoU ini bisa meningkatkan peran serta masyarakat terutama pemi;ih muda atau millennial dalam melakukan pengawasan partisipatif, terutama bagi organisasi kepemudaan, yang memiliki anggota, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang,” harapnya. 

Baca Juga:  "Organizing FREE and FAIR ELECTION is more important than the result itself"

Sementara itu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Muh Muttaqin ketika dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dengan mengedepankan pencegahan. Sebagai langkah terakhir penegakan hukum pemilu merupakan salah satu syarat yang harus ada ketika ekspektasi masyarakat dihadapkan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tujuan penegakan hukum pemilu dimaksudkan untuk melindungi hak politik pemilih guna menciptakan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. (list)

Baca Juga:  Jajaran Bawaslu Kota Surakarta Ikut Melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Pada Pilkada 2020

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *