Gowes, Berdiplomasi Wujudkan Kampung Anti Politik Uang

Bagikan:

   Bawaslu-Solo-News (BSN)   

Ada saja cara yang dilakukan oleh Bawaslu Solo dalam melakukan edukasi politik dalam membumikan nilai-nilai pengawasan. Setelah sukses merangkul mitra wastif bersama komunitas Ojek Online (Ojol), kini kembali membuat kreasi metode kegiatan baru yaitu dengan merangkul komunitas bersepeda (gowes) untuk menjadi mitra pengawasan partisipatif (mitra wastif). Melalui Komunitas Gowes di kampung Gajahan Kelurahan Gajaham Surakarta Kecamatan Pasar Kliwon ini, telah mencanangkan Kampung anti Politik Uang. Acara gowes bareng dimulai dari lapangan Joyosuman dan berakhir di Alaska (Alas Karet) Polokarto Sukoharjo dengan menempuh perjalanan 20 km dilakukan dengan riang gembira.     

Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Solo, Muh. Muttaqien  dalam sambutannya mengatakan “acara ini diselenggarakan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menolak money politics dalam kontestasi yang digelar pada setiap sirkulasi pergantian pemimpin. Pemilu dan pemilihan tahun 2024 sudah kian dekat dan Bawaslu Solo akan sangat terbuka untuk membangun sinergi dengan seluruh komponen masyarakat dalam upaya memberantas Politik uang yang semakin menggurita”

Baca Juga:  TUMPENGAN TANDAI REFLEKSI 3 TAHUN BAWASLU DAN HUT KE 76 RI

Inovasi gerakan tolak politik uang, lanjutnya, merupakan program Bawaslu di luar tahapan yang juga serentak di selenggarakan di wilayah Indonesia dengan metode dan kearifan local masing-masing wilayah.

Acara ini juga dihadiri oleh Arif Nuryanto selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Poppy Kusuma Nataliza selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Baawaslu Solo. Poppy mengatakan bahwa politik uang merupakan delik pidana pemilu yang dapat menimpa siapa saja baik pelaku maupun penerima. Oleh karena itu penting bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan separti yang dilakukan sekarang ini.

Baca Juga:  Pemkot Solo Optimis Penuhi 70M anggaran Pilkada 2024

Hal senada juga disampaikan oleh Arif Nuryanto bahwa “kata kunci untuk meminimalisir pelanggaran dan sengketa adalah seberapa efektif metode dan kerja-kerja sosialisasi pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam memberikan penyadaran akan bahayanya politik uang dapat berdampak kepada demokrasi dan kesadaran itu penting digelorakan agar Pemilu dan Pemilihan 2024, berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Sehingga dapat melahirkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang amanah dan berintegritas,” katanya, disela-sela acara (Minggu, 19/09/21).

Baca Juga:  Jika Ada Kecurangan di Solo Selama Pemilu 2019, Bawaslu Siap Menerima

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono ketika dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa “kekiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dengan mengedepankan pencegahan. Sebagai langkah terakhir penegakan hukum pemilu merupakan salah satu syarat yang harus ada ketika ekspektasi masyarakat dihadapkan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tujuan penegakan hukum pemilu dimaksudkan untuk melindungi hak politik pemilih guna menciptakan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.(list)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *